Diteruskan dari email : "korban lapindo" <korban.lapindo-at-gmail.com>
Lapindo ancam cabut jatah makan, pengungsi korban lapindo lapor ke Komnas HAM, begitu kata berita kemarin. Menurut Lapindo, mereka sudah terlalu lama memberi fasilitas kepada pengungsi. Sementara 12 ribu KK lainnya sudah menerima kontrak, tinggal 604 KK warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga
Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) yang sekarang tinggal di pasar, yang belum menerima.
Apa yang sebenarnya terjadi?
Lapindo dan pemerintah, selalu membuat opini bahwa kpengungsi ini adalah
kelompok yang serakah. Sebab, kami tidak mau menerima skema yang ditawarkan
(lebih tepatnya, dipaksakan) melalui Perpres 14/2007, seperti 94 persen dari
'korban' (ingat tentang korban dalam tulisan sebelumnya), atau 48 ribu jiwa
lainnya.
Faktanya, justru kelompok inilah yang masih keukeuh dan tidak tunduk pada
paksaan pemerintah. Sementara sebagian besar korban lainnya, justru sudah
tertundukkan akibat politik pengabaian dan pembiaran yang kompak dari
pemerintah dan perusahaan. Akibatnya, mereka tidak ada pilihan lain kecuali
menerima skema pemerintah. Dan bagi pemerintah, mereka inilah warga yang
'baik'.
Sedangkan pengungsi di pasar ini, dari awal menolak skema ganti rugi dengan
model jual beli. Kami juga menolak uang kontrak rumah Rp5 juta rupiah, uang
jatah hidup Rp300rb per bulan dan uang pindah Rp500rb. Kami lebih memilih
bertahan di pasar, dengan kondisi yang sangat tidak layak, dibanding
menerima kontrak, seperti yang selalu didesakkan pemerintah dan Lapindo, dan
diterima oleh 48ribu korban lainnya.
Lalu mengapa kami ngotot menolak skema perpres?
Pertama, sebenarnya bukan kami saja yang ngotot menerima skema perpres.
Hampir semua korban lapindo awalnya menolak skema perpres. Tetapi karena
selalu diombang-ambingkan oleh isu, diintimidasi, diancam untuk tidak
dibayar, sementara keseharian hidup di pengungsian juga sangat menderita,
sebagian besar dari korban akhirnya memilih untuk menerima skema perpres.
Sehingga mereka keluar dari pasar, dapat uang kontrak, lalu mencari rumah
kontrak sendiri-sendiri.
Kedua, alasan kami menolak bukan karena skema pemerintah ini bakal tidak
menguntungkan kami, tetapi justru sebaliknya. Percayalah, dibayar berapapun
kami akan lebih memilih hidup kami yang dahulu di desa. Masalahnya, dengan
menerima kontrak, hidup kami yang sudah susah akibat bencana ini, bakal
tambah jauh lebih sengsara.
Sebab, dg menerima kontrak, kami akan tercerai berai dan tidak bisa hidup
dalam satu komunitas seperti di desa dahulu. Dengan hidup tercerai berai,
maka sebagian dari anggota komunitas ini, tidak akan bertahan, bahkan untuk
hidup sekalipun.
Lho, kok bisa?
Ambil contoh mbok Ma, salah satu warga dusun Sengon, Renokenongo, yang sudah
berusia sangat lanjut (dia tidak lagi ingat tanggal lahirnya). Selama ini
dia hidup sendiri, di rumah dengan ukuran 5 x 6 meter, tanpa pekerjaan dan
tanpa simpanan. Dia bisa hidup layak, dan masih relatif bahagia, sekalipun
tanpa kerabat, ya karena dia hidup disitu, di Desa Renokenongo.
Dia sudah tinggal disana sejak kecil, kenal dengan semua orang. Hingga bagi
mbok Ma, semua orang adalah kerabat, menggantikan kebutuhan akan kedekatan
dengan cucu2nya, anak2nya. Secara ekonomi-pun, dia bisa hidup layak, karena
sering terbantu oleh tetangga2nya. Yang seringkali, didesa penghitungan
ekonomi memang tidak selalu untung/rugi. Sehingga dengan kemampuan seadanya,
ada saja yang bisa dikerjakan oleh Mbok Ma, untuk dapat uang, dan dipakai
makan sehari-hari.
Nah, orang seperti Mbok Ma ini tidak akan bisa bertahan kalau harus pindah
ke desa lain. Dia bukan seperti anggota masyarakat urban yang bisa dengan
mudah pindah dari satu kota ke kota lain, dari perumahan satu ke apartemen
lain, dari satu komunitas ke lingkungan lain. Bukan pula seperti mereka yang
punya pekerjaan di sektor formal atau keahlian multi sektor, sehingga ketika
pindah ke lingkungan baru, tidak akan kesulitan sama sekali.
Mbok Ma butuh tinggal di desa Renokenongo, untuk hidup, untuk selamat dan
untuk sejahtera di hari tuanya. Dan orang seperti Mbok Ma, atau bernasib
sama dengan dia (pedagang nasi, toko kelontong, petani penggarap, dan banyak
lainnya) jumlahnya ribuan, puluhan ribu bahkan. Dan kepentingan mereka sama
sekali terabaikan oleh skema yang ditawarkan pemerintah, yang hanya
menguntungkan Lapindo.
bersambung ke bag 2
(mohon bantuannya untuk menyebarkan tulisan ini ke seluas mungkin khalayak)
|
|
|
Bagi Cerita 
(0 vote)
