Menyusul Training Analisis Kebijakan dan Analisis Anggaran Responsif Gender yang diselenggarakan Pattiro Sekolah Rakyat -Kendal-, 8-9 November 2008 yang baru lalu, di Kampung Jowo, Sekatul, Kec. Limbangan, Kab. Kendal, terbentuklah Jaringan Advokasi Anggaran untuk Rakyat yang dinamai Jaringan PAKAR (Pusat Advokasi dan Kajian Anggaran untuk Rakyat). Jaringan yang beranggotakan gabungan organisasi perempuan dan basis masyarakat secara residensial ini segera menggelar koordinasi jaringan di markas Pattiro Sekolah Rakyat, yang terletak di Jalan Pemuda 11B, Kendal. Dalam Forum Koordinasi ini banyak wacana yang muncul atas masalah-masalah yang sering mereka hadapi di masyarakat terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan, sehingga pada pertemuan yang kali pertama ini mereka langsung membuat agenda kegiatan untuk tiga bulan ke depan, di antaranya adalah agenda untuk meningkatkan kapasitas mereka terhadap anggaran, sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait keberadaan PAKAR dan melakukan analisis APBD 2008 sebagai bahan advokasi.. Klik di SINI »
Subur Wahyudi, salah seorang pegiat (non aktif) Sekolah Rakyat, sekarang membudidayakan Parijotho dalam jumlah yang cukup banyak. Menurut Subur yang berdomisili di Kawasan Candi Gedongsongo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang itu, Parijotho selain bermanfaat untuk kesehatan, terutama untuk wanita hamil, juga mempunyai nilai ekonomis yang cukup bagus. Itulah yang mendorong Subur untuk menmbudidayakan Parijotho.
Selengkapnya klik di sini »
Bila sedulur mendengar kata “POSYANDU”, biasanya langsung terbayang anak-anak balita, timbang badan, pembagian susu dan kacangijo, imunisasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan anak-anak. Namun di Limbangan, Kendal ada Posyandu lain, yaitu Posyandu Lansia (Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia).Posyandu yang diprakarsai oleh Sekolah Rakyat bersama PKK dan Perangkat Desa Limbangan ini didukung penuh oleh Puskesmas Kecamatan Limbangan, Kendal. Selengkapnya klik di sini »
Jumat, 14/11/2008, PATTIRO menggelar Workshop bagi Fasilitator Program “Penguatan Institusi Warga untuk Kebebasan Informasi Publik bagi Masyarakat Miskin di Tingkat Lokal”. Rangkaian Program ini meliputi : penilaian kemiskinan partisipatif, pembentukan forum komunitas warga, pelatihan teknologi komunikasi & informasi, hingga melakukan pendampingan dan advokasi bagi pemerintah daerah serta menginisiasi pembentukan Komisi Informasi Daerah..
Selengkapnya klik di sini »